Lucu, BBM Impor Kok Terus Disubsidi?

(dok. harnas.co)

Pemerintah pada tahun ini mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 800 ribu barel per hari (bph), atau setara dengan 46 juta kiloliter per hari. Hal ini berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014. Ironisnya, ketika BBM impor itu masuk ke Indonesia, BBM tersebut malah disubsidi.

Sumber internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, merasa ironis terhadap kondisi energi di Indonesia, terutama BBM bersubsidi. Pasalnya, pemerintah harus menanggung biaya yang sangat besar, karena harus membiayai BBM impor itu, dan juga menanggung biaya BBM yang disubsidi. "Jadi kita ini seperti memberi sedekah kepada negara pengekspor itu," kata dia.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada tiga jenis BBM yang disubsidi pada tahun ini, yakni bensin, solar, dan minyak tanah. Untuk bensin, total yang disubsidi sebesar 29,4 juta kiloliter, dengan menghabiskan dana sebesar Rp 119,85 triliun.

Sementara, untuk solar, total yang disubsidi yakni 15,7 juta kiloliter, dengan dana sebesar Rp 64 triliun. Sedangkan untuk besaran minyak tanah yang disubsidi, yakni 0,9 juta kiloliter, dengan total dana senilai Rp 3,6 triliun.

Di sisi lain, energi yang disubsidi pemerintah tak hanya minyak, tapi juga listrik, LPG (Liquid Petroleum Gas), dan gas bumi. Berdasarkan catatan yang diperoleh, listrik yang disubsidi pada tahun ini sebesar 51,13 gigawatt, dengan dana senilai Rp 86,84 triliun. Sedangkan untuk LPG, yang disubsidi itu sebesar 5 juta metrik ton, dengan total dana mencapai Rp 36,7 triliun. Sementara, total gas bumi yang disubsidi sebesar 1,22 juta barel oil ekuivalen.

Sumber ini juga menjelaskan, ekspor gas pada tahun kemarin itu mencapai 3,529 juta kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMSCFD). Dengan total produksi gas tahun kemarin yang mencapai 7,101 MMSCFD, pemerintah telah mengekspor 49,7 persen, hampir setengahnya dari total produksi gas.

Terkait pengembangan lapangan migas di Indonesia, lanjut dia, sebenarnya pemerintah sudah mendorong para kontraktor. Namun, kata dia, kontraktor yang paling sulit untuk beroperasi adalah yang berasal dari dalam negeri. "Dari semua kontraktor yang berasal dari dalam negeri, yang beroperasi cuma Medco, yang lain itu nggak ada, makanya wajar saja jika pemerintah lebih mengutamakan investor asing ketimbang domestik," ujar dia.

Karena menurut dia, prinsip yang dipegang oleh pemerintah selama ini adalah siapa yang paling banyak memberikan pendapatan ke negara, maka dia yang harus diprioritaskan. Ia membeberkan, perusahaan dari domestik kesulitan untuk beroperasi karena terhambat di pendanaan. Perusahaan migas domestik itu kebanyakan adalah Badan Usaha Milik Daerah.